Bangku Kosong Wakil Rakyat

Fenomena yang terjadi pada rapat Paripurna Wakil Rakyat kemarin, tentu bukan yang pertama kalinya terjadi. Kita sudah biasa disuguhi pemandangan seperti itu oleh para anggota dewan. Ya, fenomena bangku kosong wakil rakyat bukanlah hal baru. Bukan pula berita aktual. Karena memang hal itu seolah sudah menjadi rutinitas bila rapat berlangsung.

Kemarin, reporter sebuah stasiun TV mewawancarai beberapa wakil rakyat. Jawaban mereka pun beraneka ragam. Ada yang menjawab, buat apa rapat jika hanya sekadar datang dan tanda tangan. Ada juga yang menjawab, sebaiknya langsung kerja di lapangan, daripada hanya rapat saja. Selain itu, ada yang menjawab sudah bosan bersidang terus.

Dari berbagai jawaban di atas, tentu kita bisa menilai wakil rakyat seperti apa yang menjawab demikian. Bagaimana mungkin bisa bertindak di lapangan, jika menyampaikan aspirasi rakyat (melalui rapat/sidang) saja enggan.Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat bisa mengatakan bosan dengan rapat/sidang. Padahal di rapat/sidang itulah wakil rakyat dapat memperjuangkan nasib 'rakyat yang diwakilinya,' minimal menyampaikan uneg-unegnya. Ironis memang, wakil rakyat yang katanya pengemban aspirasi rakyat (penyambung lidah), justru malas mengikuti rapat. Sikap walk-out dari rapat/sidang juga melanggar Pasal 6 Aturan anggota Dewan, yang intinya mewajibkan anggota dewan untuk secara fisik menghadiri rapat/sidang.

Yang lebih memprihatinkan lagi, di tengah persidangan yang tidak memenuhi kuorum, disahkan Undang-Undang (UU) MA. Isinya ialah tentang usia maksimal Hakim Agung, yakni 70 tahun. Sungguh sebuah UU yang seperti lelucon. Seolah-olah menjadi pagar pembatas agar yang muda tak bisa memimpin.

Potret di atas merupakan gambaran wakil rakyat yang malas. Sesuai dengan jargonnya 'malas rapat.' Tentu saja tidak semua wakil rakyat seperti itu. Masih ada wakil rakyat yang tidak malas datang rapat dan tetap teguh menyuarakan aspirasi rakyat. Itu artinya... HARAPAN ITU MASIH ADA!