Pemimpin Telanjang, Bagaimana Rakyat?

Selasa, 20 April 2010, 11.26 WIB

VIVAnews - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendukung usulan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memasukkan syarat tidak memiliki cacat moral bagi para calon kepala daerah, dalam revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut KAMMI, usulan itu adalah sebuah upaya untuk menjaga etika politik dan demokrasi Indonesia sebagai bangsa yang bermoral dan berbudaya.

"Hak memilih dan dipilih memang merupakan hak semua orang dan menjadi hal yang asasi dalam demokrasi," kata Ketua Pengurus Pusat KAMMI, Agung Andri Widiyatmoko, secara tertulis ke VIVAnews, Selasa 20 April 2010. "Namun yang perlu diperhatikan dalam demokrasi adalah etika. "Kita harus arif melihat nilai-nilai lokal masyarakat yang ada," ujarnya.

Agung menyayangkan sikap sebagian parpol yang mengusung beberapa artis "panas", yang disinyalir hanya untuk menarik perhatian dan meraup suara rakyat di daerah. "Ini adalah pembohongan rakyat untuk memenuhi kepentingan sesaat sebagian kelompok," ujar Agung.

Fenomena "politisi dadakan" ini menurut pandangannya, juga sebagai sebuah cermin kegagalan parpol-parpol dalam menjalankan kaderisasi politik di internal organisasinya. Sebenarnya tanggung jawab parpol untuk mencerdaskan konstituennya.

Menurutnya kriteria seorang pemimpin hendaknya memiliki track record moral yang baik. Pasalnya pemimpin itulah yang nantinya akan menjadi teladan bagi rakyat-rakyatnya. "Kalau pemimpinnya saja telanjang, apalagi mesum dan sampai saat ini masih tidak jauh berbeda, bagaimana rakyatnya nanti?" ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen yang baik, serta pengetahuan yang mendalam tentang daerah yang akan dipimpinnya kelak. Hal ini penting untuk mempercepat proses pencapaian kesejahteraan rakyatnya.

Oleh karena itu ia memandang pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan regulasi terhadap penjagaan etika politik ini adalah pemerintah. Namun demikian Ia juga menuturkan pemerintah memiliki tanggung jawab yang tak bisa ditunda-tunda lagi dalam melakukan pencerdasan politik bagi warga negara, untuk menciptakan politik kondusif.

Agung menyampaikan bahwa KAMMI sebagai partner pemerintah juga menginstruksikan kepada kader-kadernya ikut membantu melakukan proses pencerdasan ini. "Pengurus pusat KAMMI juga menyerukan kepada seluruh KAMMI Wilayah dan Daerah untuk turut serta memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat."

KAMMI merupakan organisasi mahasiswa yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sejumlah bekas Ketua Umum KAMMI saat ini merupakan politisi PKS seperti Fahri Hamzah dan Akbar Zulfakar. (wm)

• VIVAnews