Merubah Wajah Keadilan Hukum di Indonesia

Ramai dan membludaknya massa pada peringatan hari anti korupsi di berbagai daerah di Indonesia Rabu (9/12) kemarin cukup mencengangkan. Karena, meski massa yang datang tidak mencapai target banyak, namun jumlah massa kemarin lebih banyak dari peringatan hari anti korupsi di hari-hari sebelumnya. Di Jakarta sekitar 10.000 orang turun ke jalan dan memenuhi beberapa titik protokol seperti Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Merdeka dan silang Monas. Massa yang turun tersebut dicatat tidak hanya dari elemen mahasiswa namun juga dari LSM dan masyarakat umum. Dan diperkirakan kurang lebih ada 50 lembaga yang ikut berpartisipasi pada peringatan tersebut.

Begitu juga di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, peringatan hari anti korupsi ini tidak luput dari perhatian masyarakat. Dengan cara dan gaya masing-masing mereka melakukan aksi dalam rangka tolak korupsi.

Adanya antusias masyarakat Indonesia yang besar dalam memperingati hari anti korupsi ini merupakan bukti dari kegelisahan masyarakat yang mencapai pucaknya. Masyarakat bosan dijadikan tumbal ketidakadilan. Masyarakat bosan menjadi penonton pasif dari ketidakadilan dan perampasan baik secara moral maupun harta atas hak mereka sendiri. Dan masyarakat pun bosan dibodohi. Sehingga turun ke jalan ialah salah satu bentuk aksi nyata yang dilakukan. Sebenarnya kemarahan masyarakat sudah sejak lama terpendam. Khususnya sejak kasus Bibit-Chandra bergulir, terjadi perlawanan masyarakat yang secara tak langsung telah menggelinding seperti bola salju yang besar. Maka tidak heran jika kasus ini dinamakan gerakan Cicak lawan Buaya.

Seharusnya dengan ini, pemerintah sadar diri bahwa tidak bisa begitu saja berlaku sewenang-wenang membuat kebijakan. Masyarakat terus menerus memonitor apapun yang dilakukan pemerintah saat ini. Timpang sedikit bisa menimbulkan gesekan yang luar biasa di masyarakat. Seperti contoh kasus Prita. Gesekan masyarakat atas terjadinya kasus ini menimbulkan gerakan nasional Koin Peduli Prita. Kemudian kasus ketimpangan hukum atas para rakyat kecil seperti nenek Minah, dkk dijadikan isu hangat beberapa lama karena masyarakat sudah jengah dengan ketidakadilan.

Bersyukurlah kita karena zaman ini tidak lagi ketat dan monoton seperti masa Orde Baru, dimana Korupsi-Kolusi-Nepotisme menjadi haluan tetap yang terselubung. Bersyukurlah kita dengan adanya kebebasan yang cukup di masa ini, dimana masyarakat kecil dapat berbicara di muka umum secara terang-terangan dan mampu menuntut hak mereka seadil-adilnya. Maka merupakan tindakan yang bijaksana jika kita memanfaatkan masa pasca reformasi ini dengan niat melakukan perubahan total di segala bidang termasuk merubah wajah pemerintahan dan hukum yang sudah terlanjur mendapat image buruk di masyarakat. Jangan sampai rasa bebas ini membuat semakin aman melakukan pemburukan bagi bangsa. Siapapun kita, selama darah Indonesia masih mengalir dalam tubuh kita, selama itu pula kita harus berkomitmen untuk hal-hal yang baik demi kemajuan Negara kita ke depan. fm


Sumber: http://www.kammi.or.id