Tak Ikut Sasar Istana, Massa KAMMI Demo BI

Sasaran demonstrasi KAMMI berbeda dengan Gerakan Indonesia Bersih

VIVAnews - Menjelang siang, ratusan demonstran sudah mulai berdatangan di Bundaran Hotel Indonesia. Namun massa ini terpecah, antara massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan massa yang bergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih.

Massa Gerakan Indonesia Bersih yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam, Komite Independen Pengawas Pemilu dan Badan Eksekutif Mahasiswa ini hanya berhenti sebentar untuk melanjutkan demonstrasi ke kawasan Monas yang berhadapan dengan Istana Negara. Sementara massa KAMMI akan melanjutkan unjuk rasa ke Gedung Bank Indonesia di Jalan Kebon Sirih.

"Kami menuntut penuntasan kasus Century," ujar Ketua Umum KAMMI, Rijalul Imam, di sela-sela demonstrasi, Rabu 9 Desember 2009.

Penuntasan kasus Century, bagi KAMMI, adalah bagian dari upaya mewujudkan Indonesia bersih. "Kami akan memperingati bersihnya hari ini dengan lima bersih," ujar Rijal. "Bersih dari korupsi, lembaga negara bersih dari koruptor, Indonesia harus bersih dari koruptor, Indonesia harus bersih dari konspirasi pemandulan KPK, dan Indonesia bersih dari korupsi dimulai dari Istana," ujar Rijal.

VIVAnews memperkirakan massa KAMMI yang datang dari Jakarta dan sekitarnya ini mencapai 300 orang lebih. Dari Bundaran Hotel Indonesia ini, KAMMI akan berjalan kaki menyusuri Jalan MH Thamrin menuju kantor Bank Indonesia, lembaga yang bertugas mengawasi perbankan nasional.



http://nasional.vivanews.com/news/read/112373-kammi_pilih_demo_bi__tak_ikut_sasar_istana

Lanjut membaca “Tak Ikut Sasar Istana, Massa KAMMI Demo BI”  »»

Indonesia Serentak Tolak Korupsi

Peringatan hari anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember, tepat pada hari Rabu kemarin, dirayakan secara besar-besaran oleh masyarakat Indonesia. Di Jakarta, aksi terjadi di beberapa titik protokol seperti Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Merdeka dan Monas. Aksi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, namun juga berbagai elemen masyarakat lainnya seperti para intelektual, LSM, juga masyarakat umum. Aksi damai ini berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga 13 siang yang diakhiri di Silang Monas dengan pembacaan Piagam Indonesia Bersih.

Sementara itu, tidak hanya di Jakarta, aksi menyerukan anti segala tindakan korupsi ini juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia mulai dari ujung sebelah barat hingga ujung sebelah timur. Di Medan, para aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi dengan cara membentangkan kain putih sepanjang 2 meter yang dimaksudkan sebagai harapan agar Indonesia bisa bersih dari segala tindakan korupsi. Di Jambi, beberapa kelompok mahasiswa dan LSM melakukan demo di tiga titik, gedung DPRD, gedung Bank Indonesia dan Jalan Ahmad Yani. Di Bandung, aksi dipusatkan di depan Gedung Sate. Di Jogjakarta, para mahasiswa melempari gedung Bank Indonesia dengan koin sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah yang dianggap selalu mementingkan masyarakat kelas atas daripada rakyat kecil. Di Surabaya aksi terjadi di depan gedung Grahadi, dimana para mahasiswa menyematkan gelar ‘Pahlawan Korupsi' kepada Anggodo dan Anggoro karena mampu mengobok-obok penegak hukum. Di ParePare, Sulawesi Selatan, anggota DPRD yang diduga terlibat korupsi ikut meramaikan aksi hari anti korupsi sedunia. Di Ambon, Maluku massa melakukan long march dan menduduki Monumen Gong Perdamaian Dunia. Di daerah paling timur, Jayapura, aksi dilakukan di beberapa titik seperti Lingkaran Abepura, Kantor Kepolisian Daerah Papua, Kantor Gubernur Papua dan Kantor DPRD Papua.

Secara keseluruhan aksi berlangsung damai dan lancar. Namun sayangnya di beberapa daerah, aksi berlangsung ricuh. Seperti yang terjadi di Makassar, para mahasiswa sempat melakukan pelemparan terhadap salah satu restoran cepat saji di Jl. Ratulangi. Begitu juga di Bangkalan, Madura, aksi ricuh terjadi diantara dua kubu pengunjuk rasa di hari anti korupsi. (fm-berbagai sumber)

Lanjut membaca “Indonesia Serentak Tolak Korupsi”  »»

Merubah Wajah Keadilan Hukum di Indonesia

Ramai dan membludaknya massa pada peringatan hari anti korupsi di berbagai daerah di Indonesia Rabu (9/12) kemarin cukup mencengangkan. Karena, meski massa yang datang tidak mencapai target banyak, namun jumlah massa kemarin lebih banyak dari peringatan hari anti korupsi di hari-hari sebelumnya. Di Jakarta sekitar 10.000 orang turun ke jalan dan memenuhi beberapa titik protokol seperti Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Merdeka dan silang Monas. Massa yang turun tersebut dicatat tidak hanya dari elemen mahasiswa namun juga dari LSM dan masyarakat umum. Dan diperkirakan kurang lebih ada 50 lembaga yang ikut berpartisipasi pada peringatan tersebut.

Begitu juga di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, peringatan hari anti korupsi ini tidak luput dari perhatian masyarakat. Dengan cara dan gaya masing-masing mereka melakukan aksi dalam rangka tolak korupsi.

Adanya antusias masyarakat Indonesia yang besar dalam memperingati hari anti korupsi ini merupakan bukti dari kegelisahan masyarakat yang mencapai pucaknya. Masyarakat bosan dijadikan tumbal ketidakadilan. Masyarakat bosan menjadi penonton pasif dari ketidakadilan dan perampasan baik secara moral maupun harta atas hak mereka sendiri. Dan masyarakat pun bosan dibodohi. Sehingga turun ke jalan ialah salah satu bentuk aksi nyata yang dilakukan. Sebenarnya kemarahan masyarakat sudah sejak lama terpendam. Khususnya sejak kasus Bibit-Chandra bergulir, terjadi perlawanan masyarakat yang secara tak langsung telah menggelinding seperti bola salju yang besar. Maka tidak heran jika kasus ini dinamakan gerakan Cicak lawan Buaya.

Seharusnya dengan ini, pemerintah sadar diri bahwa tidak bisa begitu saja berlaku sewenang-wenang membuat kebijakan. Masyarakat terus menerus memonitor apapun yang dilakukan pemerintah saat ini. Timpang sedikit bisa menimbulkan gesekan yang luar biasa di masyarakat. Seperti contoh kasus Prita. Gesekan masyarakat atas terjadinya kasus ini menimbulkan gerakan nasional Koin Peduli Prita. Kemudian kasus ketimpangan hukum atas para rakyat kecil seperti nenek Minah, dkk dijadikan isu hangat beberapa lama karena masyarakat sudah jengah dengan ketidakadilan.

Bersyukurlah kita karena zaman ini tidak lagi ketat dan monoton seperti masa Orde Baru, dimana Korupsi-Kolusi-Nepotisme menjadi haluan tetap yang terselubung. Bersyukurlah kita dengan adanya kebebasan yang cukup di masa ini, dimana masyarakat kecil dapat berbicara di muka umum secara terang-terangan dan mampu menuntut hak mereka seadil-adilnya. Maka merupakan tindakan yang bijaksana jika kita memanfaatkan masa pasca reformasi ini dengan niat melakukan perubahan total di segala bidang termasuk merubah wajah pemerintahan dan hukum yang sudah terlanjur mendapat image buruk di masyarakat. Jangan sampai rasa bebas ini membuat semakin aman melakukan pemburukan bagi bangsa. Siapapun kita, selama darah Indonesia masih mengalir dalam tubuh kita, selama itu pula kita harus berkomitmen untuk hal-hal yang baik demi kemajuan Negara kita ke depan. fm


Sumber: http://www.kammi.or.id

Lanjut membaca “Merubah Wajah Keadilan Hukum di Indonesia”  »»

UNGKAP TUNTAS ALIRAN DANA BANK CENTURY: Waspadai Strategi Kuda Troya di Tubuh Pansus Hak Angket!

PERNYATAAN SIKAP
PP KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)

UNGKAP TUNTAS ALIRAN DANA BANK CENTURY:
Waspadai Strategi Kuda Troyadi Tubuh Pansus Hak Angket!

Assalamualaikum Wr. Wb.
Hidup Rakyat Indonesia!

Bank Century sudah membuka mata publik, tentang ketidakberesan pengelolaan negara. Terutama aspek ekonomi dan dunia perbankan. Rakyat makin apatis dan curiga dengan korupsi yang menggurita dalam struktur ekonomi Indonesia. Bank yang sekarang menjadi Bank Mutiara itu, mendapat dana talangan yang alirannya sangat kabur dan ditengarai terjadi pembelokan aliran untuk kepentingan politik.

Pada tanggal 24 Nopember 2008, bail-out (dana talangan) untuk Bank Century disetujui dan sejak itu dana menggelontor secara bertahap sampai mencapai Rp. 4,9 triliun. Karena penggelontoran masih akan diteruskan, maka pada 18 Desember 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan perubahan undang-undang yang mengatur bail-out melalui Perppu No 4/2008. Perppu yang setelah berjalan 3 bulan ditolak oleh DPR menyatakan bahwa pemegang kewenangan pemberian bail-out tidak bisa dituntut hukum. Ironisnya setelah penolakan itu, bail-out Bank Century terus dikucurkan, sehingga akhirnya mencapai Rp. 6,8 triliun.

Kata pemerintah, angka bail-out yang sangat besar itu karena khawatir akan timbulnya dampak sistemik dari bangkrutnya Bank Century. Alasan ini tidak masuk akal, karena didasarkan pada ukuran dampak psikologis, tidak lazim di lingkungan perbankan. Sampai saat inipun aliran dana Bank Century, baik sebelum maupun sesudah pengucuran dana bail-out, tidak diumumkan. Apalagi pemeriksaan Bank Century diberikan kepada BPK, suatu lembaga yang notabene tidak boleh meminta data PPATK.

Besarnya angka bail-out juga disebabkan karena deposan kelas kakap menerima bunga simpanan tidak wajar melebihi standar LPS. Mereka yang menjadi donatur besar partai pemenang pemilu ini juga ikut campur dalam mengatur penyelamatan Bank Century. Walhasil kasus Bank Century jelaslah merupakan skenario korupsi uang negara untuk pemenangan Pemilu dengan modus mengucurkan bail-out kepada bank yang dibangkrutkan.

Lalu, di DPR RI mulai mencium adanya hal yang tidak beres di sini. Beberapa anggota dewan menginisiasi terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Bank Century. Hari ini, digelar sidang paripurna untuk penetapan Pansus Hak Angket atas Bank Century. Awalnya, Fraksi Demokrat, bersikukuh tidak masuk dalam Pansus. Ternyata, diakhir tikungan, fraksi terbesar DPR RI ini berbondong masuk. Ada apakah ini?

Ingat strategi kuda Troya yang dipakai tentara Yunani untuk menghancurkan pasukan Troya. Ini mengacu ke strategi perang yang populer diabad ke-13 sebelum Masehi, yaitu sebuah perang besar yang tergambar dalam kisah Illiad dan Odyssye karangan Homeros. Di situ, sebuah patung kuda raksasa yang memuat pasukan disusupkan ke dalam benteng musuh. Dikira hadiah dari musuh yang menyerah, ternyata berisi pasukan elite yang menghancurkan benteng dari dalam.

Karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus mengawal agar tidak terjadi penggembosan dalam sidang paripurna DPR yang akan membahas angket Century. Jangan sampai, hak angket Century hanya menghasilkan rekomendasi yang tak berarti apa-apa. Apalagi oleh pihak yang kemudian berbalik arah. Skandal Bank Century harus diungkap, termasuk data-data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan butir-butir pemikiran tersebut, maka Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), menyatakan sikap sebagai berikut:

Kasus Bank Century sudah menjadi sebagai kejahatan negara kepada warga negara (state capture corruption) yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan warga terhadap perbankan nasional.
Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel, dan mengembalikan dana para nasabah Bank Century secepatnya tanpa diskriminasi, sebagai wujud perlindungan negara terhadap warga negara.
Menuntut KPK agar segera mengusut kasus Bank Century, sebagai kasus pidana luar biasa yang memiliki implikasi publik yang sangat mendalam secara sosial, politik, dan ekonomi. Ini harus KPK, karena polisi tampaknya tidak berniat melakukan upaya terhadap penegakan hukum, seperti dalam kasus Anggodo.
Meminta kepada seluruh anggota legislatif dan rakyat Indonesia untuk mewaspadai adanya penggembosan dari dalam Pansus Hak Angket Bank Century oleh fraksi politik yang dominan. Waspada Kuda Troya!
Demikian pernyataan sikap kami, demi perjuangan penegakan keadilan dan penuntasan korupsi di Nusantara! Hidup Rakyat Indonesia!

Jakarta, 1 Desember 2009
Ketua Umum PP KAMMI
Rijalul Imam, M.Si.

Kontak Person:
Amin Sudarsono (021-95822300)

Lanjut membaca “UNGKAP TUNTAS ALIRAN DANA BANK CENTURY: Waspadai Strategi Kuda Troya di Tubuh Pansus Hak Angket!”  »»